Impor Mobil Bekas, Ribetnya Bukan Main
05
Dec
2019
0 Comment Share Likes 943 View

Banyak pemerhati otomotif di dunia menilai Indonesia adalah surganya mobil-mobil aneh dan langka yang bahkan tidak dijual di Indonesia. Namun, rupanya tidak semua model mobil di Indonesia bisa memenuhi hasrat seseorang, khususnya penggila otomotif. Mas Bro yang ingin punya mobil tua tapi tidak pernah dijual di Indonesia terpaksa harus mendatangkan secara impor. Meski demikian, prosedur mendatangkan mobil bekas dari luar negeri itu ribet banget, bro.

Ini sedikit mirip-mirip kalau kita juga ingin membeli mobil bekas milik kedutaan asing atau badan internasional yang ada di dalam negeri. Kita diharuskan untuk mengurus birokrasi bea cukai yang terkenal rumit dan sering kali berbelit-belit. Kendati demikian, impor mobil bekas dari luar negeri rupanya ada sedikit kelonggaran di beberapa daerah tertentu. Daerah-daerah tersebut misalnya Papua atau Sabang.

Itulah mengapa, hampir tidak ada diler atau makelar mobil yang bersedia melakukan bisnis mobil bekas dari luar negeri. Prosedur yang begitu sulit saat mendatangkan mobil bekas dari luar negeri ini biayanya ditaksir mencapai sekitar dua kali lipat dari harga mobilnya.

Pasalnya, Pemerintah Indonesia memang melarang importasi kendaraan bermotor bekas oleh dan untuk kepentingan pribadi. Importasi kendaraan bekas hanya dibolehkan untuk kendaraan niaga truk berkapasitas angkut di atas 5 ton dan bus full sized.

Meskipun begitu, buat Mas Bro yang sangat kepincut dengan mobil idaman lansiran luar negeri, ada beberapa cara untuk tetap memiliki mobil bekasnya. Pastinya, Mas Bro sekalian juga perlu memahami alur untuk mendatangkan kendaraan tersebut via bea cukai. Selain itu, kita juga wajib membayar beberapa biaya pajak hingga mutasi kendaraan.

Mobil dengan kapasitas mesin di atas 3.000 cc bea masuknya sangat tinggi. Pemerintah mengkategorikan mobil penumpang tersebut sebagai mobil mewah. Di luar bea masuk dan PPnBM, pajak kendaraan yang dikenakan juga lumayan mahal.

Peraturan dari Kementerian Perindustrian

Impor mobil bekas bisa dilakukan asal memenuhi persyaratan yang berlaku. Dasar hukumnya dimuat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 tahun 2016 tentang Kriteria Teknis Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.

Peraturan Menteri ini diterbitkan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127 tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru. Barang modal yang dimaksudkan adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu yang masih layak dipakai atau untuk direkondisi, remanufakturing, atau difungsikan kembali.

Jenis barang modal bekas yang dapat diimpor meliputi untuk kebutuhan kelompok industri. Perusahaan yang diperbolehkan melakukan impor barang modal bekas. Di antaranya wajib memiliki izin usaha industri, profil perusahaan, rencana dan alasan pemanfaatan barang modal bekas.

Nah, kalau melihat peraturan tersebut, bisa deh disimpulkan kalau pemerintah hanya memberi lampu hijau impor kendaraan bukan untuk keperluan pribadi. Lantaran dilarang mengimpor utuh, maka banyak pedagang mensiasatinya dengan memutilasi mobilnya terlebih dahulu supaya bisa dianggap spare part.

 

Impor Mobil Impor Lewat Batam

Beberapa wilayah di Indonesia mendapat pengecualian dari bea cukai soal impor kendaraan bekas dari luar negeri yaitu di Sabang (Aceh), Batam, dan Papua. Jadi, bisa sedikit disimpulkan kalau kita sudah sangat ingin beli mobil bekas impor, bisa di tiga wilayah tadi. Ketiga daerah tersebut memang dikenal sebagai Bonded Zone/Zona Bebas.

Setidaknya, prosedur yang perlu dijalani tidak seribet mendatangkan langsung dari luar negeri. Berdasarkan pengalaman beberapa pemilik, mereka bisa mendatangkan mobil impor bekas secara legal di sana.

Faktor pentingnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa saja persyaratan dari bea cukai. Nantinya, Mas Bro tinggal ikuti aturan yang ada soal mutasi mobil dari wilayah bebas bea cukai tadi.

Untuk mobil impor dari Papua, persyaratannya harus digunakan dulu selama tiga tahun baru bisa dibawa keluar Papua. Prosedur selanjutnya sama seperti saat kita mutasi mobil pada umumnya.

Dulu kalau kita membeli lewat Batam dan Sabang, akan dikenakan biaya pajak 300 persen. Namun sekarang mobil dari Batam tidak bisa keluar dari daerah tersebut. Sementara itu, mobil dari Sabang hanya bisa keluar sampai Aceh dengan kuota tertentu dari Departemen Perdagangan dan Pemerintah setempat.

Hal yang membuat sulit itu biasanya kalau kita memesan melalui oknum makelar. Mereka sering kali selalu mengatasnamakan bea cukai kalau mau minta uang lebih untuk perizinan.

Beli Mobil Bekas Kedutaan Asing

Cara lainnya yang bisa kita lakukan yaitu beli dari Kedutaan asing. Tidak jarang, kantor Kedutaan menggunakan kendaraan produksi negara mereka dan tidak ada di Indonesia

Importasi kendaraan bermotor oleh Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional memang bebas bea masuk. Namun saat dipindahtangankan kepada masyarakat sipil, penerima harus melunasi bea masuk dan pajak impor berupa PPN, PPh pasal 22, dan PPnBM.

Menghitung nilai pabean diperoleh dengan cara mengalikan harga kendaraan bermotor resmi di pasaran dalam negeri dengan besaran penyesuaian. Sedangkan angka penyesuaian mencakup komponen tarif bea masuk, PPN impor, PPnBM inpor, PPh pasal 22, serta pengeluaran biaya lain.

Saat ingin membeli mobil eks Kedutaan, kita perlu menghitung tarif penyesuaian yaitu 48,48% dari harga mobil. Selanjutnya, tarif bea masuk nilainya 50% dari tarif penyesuaian. Dengan berbagai perhitungan PPN dan sebagainya, maka besarnya BM dan PDRI yang harus dibayar atas pemindahtanganan kendaraan bermotor mencapai sekitar 50% dari harga mobil tadi.

Lewat Lelang Bea Cukai

Ada cara lain antiribet yang bisa dilakukan apabila ingin mendapatkan mobil bekas yang diimpor langsung dari luar negeri. Jawabannya adalah: ikut lelang! Sering kali Direktorat Lelang dan Kekayaan Negara melakukan lelang kendaraan khusus untuk harta tak bertuan. Barang-barang tersebut disimpan di entry-port (pelabuhan) wilayah kepabeanan.

Lelang biasanya dilakukan setelah barang mengendap selama 3 hingga 5 tahun pajak dengan pembelian minimal 1-lot. Jumlah pembelian umumnya terdiri dari 6 hingga 10 unit dan ditentukan unitnya oleh panitia lelang negara.

SAMPAIKAN KOMENTAR